Fakta-Fakta Dana Kampanye PSI Cuma Rp 180.000. Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibuat menggeleng dengan Partai Kebersamaan Indonesia (PSI). Dalam Laporan Awalnya Dana Kampanye (LADK) yang dikatakan 7 Januari 2024, PSI cuma memberikan laporan dana kampanye PSI Rp 180.000.
Dari LADK itu, pengeluaran dana kampanye Partai Kebersamaan Indonesia (PSI) paling kecil antara partai yang lain.
Dalam LADK itu, terdaftar penghasilan atau penghasilan partai yang dipegang Kaesang Pangarep itu sejumlah Rp 2.002.000.000 atau sekitaran Rp 2 miliar. Dan, pengeluaran PSI cuma sejumlah Rp180.000.
1. Dipandang Tidak Rasional
Ketua Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Karunia Bagja memandang, hal tersebut tidak rasional karena PSI telah berkampanye dimana saja.
“Kan tidak logis hanya Rp180 ribu. Loh ini mereka kampanye di mana saja, kok. Ini tidak rasional dan tidak logis,” kata Bagja ke reporter.
Bagja menyebutkan, umumnya untuk menaati ketentuan, partai politik cuma masukkan laporan awalnya dan pembaruannya terakhir. Menurut dia, laporan itu perlu di perbaiki sampai tenggang waktu pembaruan yang diberi KPU.
2. Dana Kampanye Paling Kurang
Pengeluaran dana kampanye Partai Kebersamaan Indonesia (PSI) paling kecil antara partai yang lain.
Dalam pada itu, PDIP terdaftar sebagai partai politik dengan keseluruhan akseptasi paling tinggi yaitu Rp183.861.799.000 atau Rp183 miliar. Pengeluaran partai moncong putih itu paling tinggi sebesar.
Fakta-Fakta Dana Kampanye PSI Cuma Rp 180.000
3. Di-claim Belum Final
Grace Natalie, Wakil Ketua Dewan Pembimbing DPP PSI menjelaskan, keseluruhan pengeluaran kampanye partai dapat disaksikan kelak di Laporan Akseptasi dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yakni di akhir saat kampanye.
Data yang berada di KPU ialah document yang masih belum usai dan akan semakin berkembang,” lanjut Grace.
Grace memperjelas PSI akan memberikan laporan semua pemakaian dana kampanye sama sesuai ketentuan yang berjalan. Masihlah ada kesempatan pembaruan dan pembaruan oleh KPU.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akui sudah mempersiapkan bujet untuk pemilihan umum (Pemilu) yang bisa dicairkan pada 2023 dan 2024. Bahkan juga ia telah mempersiapkan bujet tambahan bila Pemilu 2024 berjalan 2 perputaran.
“Jika ada 2 perputaran kita telah ada dana kontijensi jika sampai terjadi dua ronde karena itu bujetnya cukup krusial,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).
Walau demikian, dana Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara (APBN) untuk pemilu dicairkan dengan setahap sesuai transisi di setiap instansi.