Jokowi Sebutkan Presiden Bisa Kampanye dan Berpihak, Juru bicara Tim nasional AMIN: Secara Etik Seharusnya Jangan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan, seorang kepala negara atau presiden bisa berkampanye dan berpihak pada pemilihan umum (pemilu).
Menyikapi ini, Juru Berbicara (Juru bicara) Team Nasional (Tim nasional) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Muhammad Ramli Kandungan memandang, secara etik keterkaitan seorang kepala negara dalam kontestasi pemilu seharusnya tidak dilaksanakan.
Walau demikian, Ramli pahami benar Jokowi yang mengarah pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu yang atur daftar petinggi negara jangan diikutsertakan sebagai eksekutor/team kampanye pemilu. Tetapi, kata Ramli Beleid ini, tidak atur dengan polos berkenaan seberapa jauh keterkaitan presiden dalam kampanye.
“Hal tersebut dimuat dalam Pasal 280 Ayat (2) dan (3). Memang dalam perincian itu, tidak ada presiden, menteri, atau kepala wilayah,” tutur Ramli.
Menurut dia, penilaian atas pengakuan ini seutuhnya dibalikkan ke masyarakat. Masyarakat dianjurkan menyaksikan secara baik apa UU itu digerakkan baik atau mungkin tidak oleh pemerintahan yang berkuasa.
“Kita balikkan ke Warga, apa Pemerintahan sekarang ini tidak memakai instrument negara yang dalam UU No.tujuh tahun 2017 atau malah memakainya bahkan juga menekan,” kata Ramli.
“Semua itu sekarang ini terpajang di muka mata, menjadi biarkanlah warga yang memberi penilaian dan jatuhkan vonis di TPS,” pungkasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, tidak ada ketentuan yang larang petinggi negara untuk berpihak dan berkampanye memberikan dukungan salah satunya pasangan capres tertentu di Pemilu 2024.
Jokowi Sebutkan Presiden Bisa Kampanye dan Berpihak, Juru bicara Tim nasional AMIN: Secara Etik Seharusnya Jangan
Hal tersebut ia berikan saat menyikapi pengakuan Menko Polhukam Mahfud Md masalah jumlahnya menteri di cabinet. Jokowi yang dengan jelas memberikan dukungan calon tertentu walau bukan sisi dari timses.
“Itu hak demokrasi tiap orang, tiap menteri sama juga, presiden itu bisa loh kampanye, presiden bisa loh berpihak. Kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Jokowi menambah, bila ada menteri atau dianya sebagai presiden akan berkampanye karena itu dilarang memakai sarana negara.
Jokowi menerangkan, menteri dan presiden bukan sekadar petinggi public, tetapi petinggi politik. Oleh karena itu, berpihak dan memberikan dukungan calon tertentu diperbolehkan.